Bawaslu Basel Ingatkan Justiar

by -
Bawaslu Basel Ingatkan Justiar

Tidak Melakukan Penggantian & Mutasi Jabatan ASN

belitongekspres.co.id, TOBOALI – Bupati Bangka Selatan (Basel), Provinsi Bangka Belitung (Babel), Justiar Noer diingatkan untuk tidak melakukan penggantian dan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dilingkungan Pemkab Basel.

Hal ini ditegaskan Kordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga (PHHL) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Basel, Azhari.

Hal itu diingatkan Bawaslu Basel, lantaran pada tahun 2020 ini Kabupaten Basel melaksanakan hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati. Karenanya itu, mulai dari tanggal 8 Januari sampai dengan penetapan pasangan calon pada 8 Juli 2020 dilarang bagi kepala daerah dalam hal ini Bupati Basel, Justiar Noer untuk melakukan penggantian dan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Basel.

“Berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kepala daerah dilarang melakukan penggantian dan mutasi pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari kementerian terkait”, jelas Azhari, sebagaimana dilansir dari babelpos.co, Rabu (8/1/2020).

Selain itu, lanjutnya, Bawaslu Basel juga mengingatkan, khususnya kepada para pejabat daerah, pejabat ASN, Camat, Lurah serta Kepala Desa untuk tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (Paslon). Hal itu, sebagaimana aturan yang tertuang dalam UU nomor 10 tahun 2016, yakni pada pasal 71 ayat 1.

“Sebagai bentuk upaya pencegahan guna menjaga stabilitas jalannya tahapan Pilkada di Kabupaten Bangka Selatan, maka kami dari Bawaslu membuka posko pengaduan terkait adanya penggantian pejabat yang dilakukan oleh pemerintah daerah 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon yang sampai dengan akhir masa jabatan”, kata Azhari.

Senada juga ditegaskan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Basel, Erik menambahkan terkait larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon, sanksi pidana penjara serta denda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *