Meski Setujui 5 Ranperda, Fraksi PKS DPRD Beltim Beri Beberapa Rekomendasi

by -
Meski Setujui 5 Ranperda, Fraksi PKS DPRD Beltim Beri Beberapa Rekomendasi
Ismansyah

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Fraksi PKS menilai ada kecenderungan OPD melalui Pemerintah Daerah terkesan berlomba-lomba mengusulkan Ranperda yang tidak disertai tekad bulat serta sikap tegas dalam pelaksanaan dan penegakan Perda itu sendiri. Banyak contoh yang menunjukkan hal tersebut seperti keberadaan kafe remang-remang yang tak kunjung ditertibkan secara masif.

“Padahal jelas menyalahi Perda nomor 1 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum serta Perda nomor 5 tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan,” ucap juru bicara Fraksi PKS, Ismansyah, saat penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap 5 Ranperda, Senin (13/1/2020).

Selain kritik terkait OPD, Fraksi PKS juga menyayangkan kebijakan Pemerintah daerah yang telah melakukan mutasi dan rotasi PNS. Mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan dipertegas dalam PP nomor 30 tahun 2019 dan Peraturan Kepala BKN nomor 35 tahun 2011 tentang Penyusunan Pola Karir, setidaknya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan.

Pertama, jenjang pangkat golongan ruang terendah dan tertinggi untuk jabatan struktural eselon III/a yakni Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Kedua, pengembangan karir, potensi, pola karir, mutasi dan promosi merupakan manajemen karir PNS yang harus dilakukan dengan penerapan prinsip sistem merit.

“Dari dua kali mutasi dan promosi yang dilakukan dalam waktu berdekatan, maka hendaknya Inspektorat Kabupaten Beltim melalui APIP melakukan evaluasi dan investigasi terhadap indikasi pembiaran dan pelanggaran yang dilakukan oleh BPKSDM,” sebut Ismansyah.

Fraksi PKS juga menyoroti adanya indikasi kegiatan baru di KUA PPAS tetapi belum tercantum dalam RKPD. Padahal Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam pasal 343 telah dijelaskan. Yakni penambahan kegiatan baru dapat dilakukan apabila keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kejadian luar biasa misalnya penyebaran penyakit endemik atau fasilitas sarana prasarana PJU dimungkinkan dilakukan menyangkut kebijakan bersifat keadaan darurat. Hal ini akan berakibat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat,” jelas Ismansyah.

Fraksi PKS juga melihat ada indikasi terhadap perencanaan dan penganggaran tidak melalui tahapan yang benar. Hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terhadap Perda APBD Kabupaten Beltim setiap tahun anggaran selalu ditemukan adanya inkonsistensi.

Meski demikian, atas usulan Ranperda pihak eksekutif, Fraksi PKS dapat menerima dan disahkan sebagai Perda Kabupaten Beltim selama tidak menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Editor: Subrata
Reporter: Muchlis Ilham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *